Oleh : Heriyono Tardjono
Peneliti Senior Prima Center Indonesia
 
A.Pendahuluan
Amandemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan yang jelas bahwa DPR memiliki  kekuasan membentuk undang-undang. Hal ini sangatlah berbeda pada saat sebelum amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih menempatkan peran sentral eksekutif dalam pembentukan udang-undang.  

Oleh : Ade Budiman

Sekjend OIC Youth Indonesia

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengingkaran janji politik oleh Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati sah-sah saja. Setidaknya itu yang terjadi pasca amandemen UUD 1945.

Setinggi apa pun janji yang dibuat, semanis apa pun harapan yang dilontar, terutama pada saat kampanye pilpres/pilkada, di atas kertas tak punya pengaruh apa-apa. Tak ada sanksi apapun. Dipenuhi atau diingkari, ditunaikan atau diabaikan, undang-undang memilih diam.

 

About Us   l   Contact   l   Struktur Organisasi

Please publish modules in offcanvas position.